Pentingnya Netralitas dan Penolakan Politik Uang pada Pilkada 2024, Sorotan Bawaslu Riau

PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menggelar acara "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Organisasi Masyarakat dan Media pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" di Hotel Premiere, Pekanbaru, pada Jumat pagi, 4 September 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu H. Amiruddin Sijaya, S.Pd.MM., Neil Antariksa, A.Md., SH., MH., serta Gema Wahyu Adinata, SH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan perwakilan media, organisasi, serta mahasiswa dari berbagai universitas di Riau.

Salah satu pembicara, Neil Antariksa, membawakan topik menarik tentang "Netralitas ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Desa" dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Riau.

Neil menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Desa adalah harga mati. Apabila ada yang melakukan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu pasangan calon, mereka bisa dikenakan sanksi, baik teguran tertulis maupun sanksi berat.

"Ada sanksi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian bagi ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Desa yang melanggar netralitas," ujar Neil.

Selain itu, Neil juga membahas bahaya politik uang (money politics), serta mengingatkan masyarakat untuk tegas menolak karena bisa dikenakan pidana. Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam memilih pemimpin daerah yang dapat memajukan Kabupaten/Kota maupun Provinsi Riau selama lima tahun ke depan.

"Tolak politik uang karena dapat dikenakan pidana. Baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama terancam pidana," tegas Neil.

Di akhir paparannya, Neil menjelaskan berbagai manfaat dari menjaga netralitas dalam Pilkada, yang akan berdampak positif dari berbagai aspek.

"Bagi kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian, target-target pemerintah akan lebih mudah tercapai karena ASN bisa fokus bekerja tanpa terganggu politik. Dari sisi birokrasi, penerapan sistem merit dan kualitas pelayanan publik akan meningkat. Untuk ASN, pengembangan karir akan lebih terbuka, berlandaskan integritas, kompetensi, dan kinerja. Sedangkan bagi masyarakat, mereka akan mendapatkan pelayanan yang adil dan memuaskan," tutup Neil.