Daerah

PJ Walikota Pekanbaru Bukan Putra Daerah, Aktivis Akan Demo Besar-Besaran

Foto Dok Istimewa

Pekanbaru - Masa Jabatan Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru, Muflihun akan habis pada Kamis, 23 Mei 2024 setelah dua periode menjabat sebagai Pj. Walikota Pekanbaru sejak 2022 lalu.

Pergantian Penjabat Walikota Pekanbaru mendatang dinilai sarat kontroversi oleh sejumlah aktivis di kota Pekanbaru, hal ini diketahui setelah PJ Gubernur Riau memberi bocoran terkait PJ Walikota yang ditetapkan oleh Kemendagri untuk dilantik pada selasa 22 mei 2024 mendatang bukan dari putra daerah Kota Pekanbaru.

SF Harianto menyatakan bahwa PJ Walikota Pekanbaru yang akan dilantik nanti adalah dari OPD eselon II Kemendagri, namun Ia belum memastikan nama yang akan menjabat sebagai PJ Walikota Pekanbaru nanti, namun informasi yang sudah beredar yang akan dilantik nanti adalah Risnandar Mahiwa, SSTP. M.Si., selaku Plt. di OPD Kemendagri.

"Dari Kementerian. Lusa kita lantik, Gubernur yang lantik langsung," kata PJ Gubernur Riau.

Menanggapi hal tersebut, sontak membuat kaget masyarakat pekanbaru khususnya aktivis mahasiswa dan pemuda di Kota Pekananbaru, mereka menilai jika penetapan itu sarat akan kepentingan pusat dan menghina warga Pekanbaru jika benar adanya sebagaimana di sampaikan PJ Gubri.

"Kita menilai bocoran pergantian PJ Walikota Pekanbaru yang bukan berasal dari putra daerah adalah sebuah penghinaan terhadap tokoh masyarakat yang ada di Pemprov Riau maupun di DPRD Kota Pekanbaru yang sudah memberikan nama rekomendasi lalu kemudian di abaikan dan khususnya kita aktivis mahasiswa dan pemuda Pekanbaru, kita tidak lagi merasa dihargai oleh Pemerintah Pusat." Ucap Rizki Ahmad Fauzi saat diskusi bersama para kalangan aktivis mahasiswa dan pemuda Pekanbaru, Selasa, 21 Mei 2024 di Halaman IC Kampus UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, menindaklanjuti hasil kajian dan diskusi para aktivis mahasiswa dan pemuda Pekanbaru tersebut, mereka menyebut akan menolak habis-habisan apapun keputusan Kemendagri jika bukan dari putra daerah yang ditetapkan, para aktivis ini bahkan akan mengancam demo besar-besaran saat pelantikan PJ Walikota Pekanbaru mendatang.

"Penetapan PJ Walikota, Bupati Maupun Gubernur yang berasal dari Pusat atau Kemendagri sebelumnya sudah sangat sarat akan masalah dan kepentingan, bahkan sudah digugat di pengadilan, kita tidak mau ini terjadi di tanah melayu kita tercinta, kami akan sambut Risnandar Mahiwa di pintu Bandara untuk menyuruhnya pulang, jika memaksa kami akan lanjutkan aksi dan demonstrasi di Kantor Gubernur Riau tempat pelantikan PJ Walikota Pekanbaru 2024 mendatang," Tutup Rizki Ahmad Fauzi yang merupakan Ketua PC. PMII Kota Pekanbaru ini.

Diketahui Pemprov Riau merekomendasikan beberapa nama untuk PJ Walikota Pekanbaru, yakni Eva Revita, Emri Juli Arnis, dan Indra Pomi Nasution. Sementara DPRD Pekanbaru mengusulkan Sekretaris DPRD Hambali ke Kementerian Dalam Negeri RI.